LENTERA NTT – Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk pertama kalinya memimpin rapat APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Dalam rapat yang digelar di Kementerian Keuangan pada Jumat, 18 September 2026, Suahasil memaparkan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Agustus 2026.
Dalam pemaparannya, Suahasil menyampaikan sejumlah indikator utama APBN, mulai dari pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, hingga keseimbangan primer.
Hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65,2 persen dari target APBN 2026.
Angka tersebut tumbuh sekitar 25,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Salah satu komponen yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, PNBP hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp435,1 triliun, meningkat 41,7 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Realisasi tersebut setara dengan 94,8 persen dari target PNBP 2026 sebesar Rp459,2 triliun.
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp2.295,7 triliun, atau sekitar 59,7 persen dari pagu anggaran.
Realisasi belanja tersebut tumbuh 17,1 persen secara tahunan. Belanja pemerintah pusat menjadi salah satu komponen utama, dengan realisasi mencapai sekitar Rp1.791,5 triliun.
Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga serta belanja non-kementerian/lembaga. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah juga menjadi bagian dari keseluruhan belanja negara.
Dengan pendapatan negara yang lebih rendah dibandingkan belanja, APBN hingga akhir Agustus 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun.
Defisit tersebut setara dengan sekitar 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, keseimbangan primer APBN tercatat surplus Rp154 triliun.
Suahasil dalam konferensi pers tersebut menyampaikan bahwa hingga akhir Agustus, kinerja APBN tetap berada dalam kondisi yang disebutnya kuat, dengan keseimbangan primer positif dan defisit yang masih dalam batas yang terkendali. Ia juga menyebut perjalanan APBN relatif on track. Pernyataan tersebut merupakan penilaian pemerintah atas perkembangan APBN hingga periode tersebut.
Selain membahas APBN, Suahasil juga menyoroti perkembangan ekonomi global yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia.
Kementerian Keuangan menyebut konflik di Timur Tengah dan perkembangan kebijakan suku bunga Amerika Serikat sebagai sejumlah faktor eksternal yang perlu terus diperhatikan pemerintah.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 sebesar 5,45 persen, sedangkan inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen. Pemerintah juga mencatat arus modal masuk ke pasar keuangan domestik hingga 11 September 2026 mencapai Rp141,6 triliun.
Dalam situasi ekonomi global yang masih menghadapi berbagai perubahan, pemerintah terus menggunakan APBN sebagai salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung aktivitas masyarakat.
Namun, perkembangan APBN tetap perlu dilihat berdasarkan keseluruhan indikator, termasuk penerimaan, belanja, pembiayaan, defisit, serta perkembangan ekonomi domestik dan global.
Konferensi pers APBN KiTa edisi September 2026 menjadi pemaparan pertama Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan setelah dirinya dilantik pada 14 September 2026.
Penulis & Editor : Jhonaz
Sumber : Kementerian Keuangan RI
BACA JUGA : Pemerintah Siapkan Rekening Bank bagi Warga, Bansos Ditargetkan Lebih Tepat Sasaran