LenteraNTT, NTT – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus memperkuat kemampuan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama ketika menghadapi situasi krisis dan maraknya informasi yang belum tentu benar.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas komunikasi pemerintahan, keterampilan jurnalistik, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan media digital yang berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kupang.
Kegiatan yang berlangsung pada 23–25 September 2026 ini digelar oleh Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi NTT bekerja sama dengan SKALA dan Kompas Institute.
Peserta kegiatan berasal dari sejumlah unsur yang berkaitan dengan komunikasi pemerintah, termasuk pejabat, pengelola humas, juru bicara, serta ASN yang menangani komunikasi publik.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Frans Sales Sodo, mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat kemampuan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas sebagai ASN.
Menurutnya, aparatur pemerintah tidak hanya dituntut mampu menjalankan kebijakan, tetapi juga harus dapat menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.
Kemampuan mengolah data menjadi informasi yang tepat juga dinilai penting untuk mengurangi risiko terjadinya disinformasi serta membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai hubungan pemerintah dengan media, manajemen komunikasi krisis, public speaking, storytelling hingga simulasi wawancara.
Pakar komunikasi sekaligus Brand Strategist Kompas Institute, Tarrence Palar, menjelaskan bahwa komunikasi pemerintah dengan media perlu dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya ketika terjadi persoalan atau krisis.
Dalam situasi krisis, pemerintah dituntut mampu menyampaikan informasi secara cepat, akurat dan mudah dipahami masyarakat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi krisis antara lain keselamatan masyarakat, terganggunya pelayanan publik, munculnya keresahan, perhatian media, hingga meningkatnya percakapan di media sosial.
Pemprov NTT juga melihat perkembangan media digital dan media sosial sebagai bagian penting dalam komunikasi pemerintahan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Yohanes Abrianto Kore, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat.
Karena itu, aparatur pemerintah perlu memiliki kemampuan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media digital.
Keterlibatan ASN dari berbagai perangkat daerah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai komunikasi pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan informasi.
Penguatan kemampuan komunikasi menjadi semakin penting karena masyarakat membutuhkan informasi pemerintah yang jelas, akurat dan mudah diakses, terutama ketika daerah menghadapi persoalan maupun situasi darurat.
Dengan kemampuan komunikasi yang semakin baik, informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah diharapkan dapat diterima masyarakat dengan lebih mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi penyebaran disinformasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Pemprov NTT berharap peningkatan kapasitas ASN tidak berhenti pada kegiatan pelatihan, tetapi dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, terutama dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membangun komunikasi dengan media.
Penulis: Tim LenteraNTT | Editor: Jhonas
Sumber: RRI, KabarTimor, Reportase NTT, dan media terkait.
BACA JUGA: BNPB Klarifikasi Huntara Roboh di Manggarai Timur, Kerangka Disebut Masih dalam Tahap Pembangunan
